TUGAS 1#Defisit Anggaran, Pemerintah Getol Cari Utang dari Dalam Negeri

Defisit Anggaran, Pemerintah Getol Cari Utang dari Dalam Negeri

 

I Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

-Bagaimanakah pemerintah indonesia mengunakan anggaran pendapatan negara dengan baik dan benar ?

-Sesuaikah yang dilakukan pemerintah dengan Undang- Undang ?

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud. ika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

II Isi

Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah agresif mencari utang atau pembiayaan dari dalam negeri untuk menutup defisit anggaran di APBN. Upaya ini dapat mengurangi porsi utang luar negeri yang rawan terhadap kondisi global.

"Kita harus memperdalam pasar domestik. Pertama dengan menambah instrumen, dan kedua, menambah investor dalam negeri," ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro     kepada wartawan dikantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Saat ini, kata dia, pemerintah terbentur kekurangan investor domestik dalam postur pembiayaan sehingga pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri dari investor asing. Langkah tersebut perlu dilakukan pemerintahan baru.

"Memperdalam pasar, menambah instrumen, menambah potensial investor untuk masuk ke surat berharga daripada surat utang," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (DJPU Kemenkeu) menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) berseri 011. Dengan penerbitan ini, pemerintah berharap dapat meraup pembiayaan senilai Rp 20 triliun.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan, mengaku, pemerintah menargetkan perolehan dana dari penerbitan ORI011 senilai Rp 20 triliun.

"Target penjualan ORI011 Rp 20 triliun. Angka ini sama seperti tahun lalu. Ini bagian dari pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014," kata dia.

ORI011 merupakan salah satu intrumen pembiayaan utang untuk menyerap investor dalam negeri.

"Investasi paling aman adalah ORI, kecuali kalau Indonesia default (gagal bayar utang) sehingga diharapkan minatnya akan lebih besar. Tapi jika Indonesia default, saya dan Pak Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Utang) tidak akan berada di sini lagi," tegas Menteri Keuangan Chatib Basri.  Dan menurut pandangan dari jokowi dan Jusuf Kalla Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang akan menjadi acuan bagi satu tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama beberapa hari.

Dalam APBN 2015, ditargetkan defisit anggaran 2,21% dari PDB, yang menyebabkan terbatasnya ruang fiskal bagi presiden terpilih Joko Widodo untuk merealisasikan program unggulannya, seperti kartu Indonesia sehat dan pintar.

Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris, menilai di masa-masa terakhir sidang DPR, Koalisi Merah Putih tampaknya berupaya menghalangi pemerintahan Jokowi, melalui UU Pilkada, UU Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3, serta juga Anggaran Negara.

“Sebagai upaya yang dilakukan menjegal Jokowi JK, seperti UU Pilkada kan semua sepakat pilkada langsung tapi setelah pilpres, Prabowo kalah, jadi berbalik, implikasinya akan mempengaruhi hubungan legislatif, hubungan DPR dengan presiden,” jelas Syamsudin kepada Sri Lestari dari BBC Indonesia.

Dalam APBN 2015, subdisi energi juga masih besar RP 344,7 trilliun atau 17% dari total anggaran. Dalam kesempatan sebelumnya Jokowi menyebutkan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang bisa dialihkan ke sektor lain.

Peluang

Namun, pengamat Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Ysutika, mengatakan masih ada peluang bagi pemerintahan Jokowi untuk menjalankan program-programnya jika memanfaatkan peluang penerimaan pendapatan negara dan efesiensi anggaran.

“Baik dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak, kalau itu serius dilakukan, pemerintah akan menambak sekitar Rp 200-250 trilliun, kemudian belanja anggaran yaitu barang dan ditambah terkait tumpang tindih anggaran dan pembubaran divisi atau biro-biro tertentu yang tak perlu ada di lembaga, maka akan ada efesiensi Rp50-100 trilliun,” jelas Erani.

Potensi penerimaan bukan pajak yang dapat ditingkatkan, menurut Erani, antara lain berasal dari royalty migas.

Pemerintahan Jokowi juga dapat merevisi anggaran untuk menjalankan program-programnya namun baru bisa dilakukan pada awal tahun depan.

 

Menurut Pengamat: Sulit untuk Mencapai Target

Pertumbuhan Ekonomi 7%

 

Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,8%. Namun presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) optimistis jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Namun demikian ekspektasi dapat menembus diangka 7% akan sulit tercapai untuk pemerintah       baru.

Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena Soerbakti mengatakn pemerintah baru akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi hingga di level 7 persen jika permasalahan angkutan umum saat ini belum diselesaikan. "Sulit, enggak mungkin kalau angkutan umum saja tidak menjadi prioritas, apalagi kalau terkena kenaikan harga BBM," tegas Eka saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10).

Menurut Eka, program Jokowi-JK yang mencanangkan industri maritim dengan membangun infrastruktur akan sia-sia jika infrastruktur darat tidak diperhatikan.

Eka menambahkan, infrastruktur jalan darat juga penting karena adalah langsung menghubungkan ke pusat perekonomian.

"Misalnya kalau jalan raya digantikan kereta api, itu tetap angkutan darat penting karena apa? itu langsung mendekati perumahan, langsung pusat operasional dan kegiatan. Enggak mungkin kereta api langsung bisa ke Alfamart. Jangan sampai bangun moda yang penting, tapi terlena hanya moda itu saja, itu enggak akan terjadi konektifitas, jangan sampai menyelesaikan masalah tapi b uat masalah lain," tuturnya.

Ucapan senada juga pernah disampaikan oleh Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan baru hanya mencapai 5,3 persen. Angka ini sudah direvisi dari sebelumnya 5,8 persen

"Itu disebabkan laju pertumbuhan investasi melambat, kenaikan suku bunga BI 7,5 poin, lalu juga investor wait and see kondisi politik, lalu pelemahan nilai tukar biaya importasi lebih tinggi memperlambat investasi," ujarnya

Meski begitu, pihaknya berharap pasangan Jokowi - JK mampu membawa angin segar dalam perekonomian nasional. "Laju perekonomian tahun 2014 diperkirakan 5,3 persen, inflasi jika tidak ada kenaikan BBM 5 persen dan neraca transaksi berjalan -24,9 persen dan cadangan devisa meningkat menjadi USD 112 miliar," ucapnya. Tertekannya nilai tukar Rupiah dinilai hanya sesaat. Semester kedua nilai tukar negara emerging market termasuk Indonesia akan mengalami peningkatan. "Nilai tukar tertekan USD semester satu, semester kedua negara emerging market akan mengalami penguatan seperti negara kita," jelas dia.

Pengamat ekonomi UI Muslimin Anwar mengatakan, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi cukup tinggi meski kondisi global belum menentu sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan. Demikian pula jika berpijak pada kondisi perekonomian saat ini, indikator makro justru sedang berada dalam tekanan yang dikhawatirkan secara berkelanjutan berdampak pada makro-ekonomi 2015.

Kondisi global maupun nasional membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merosot sejak tahun 2011. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga tahun depan. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,5%, terus turun menjadi 6,2% di 2012 dan pada 2013 susut kembali menjadi 5,6%.

"Perekonomian dunia memasuki 2015 serba sulit dan tidak menentu. Sehingga Indonesia harus lebih berhati-hati kalau tidak ingin kembali seperti sebelumnya. Untuk itu, pemerintahan mendatang harus diingatkan mengenai keadaan situasi perekonomian dunia seperti ini. Situasi itu antara lain disebabkan adanya kebijakan perubahan mengenai perekonomian di AS. Kalau kita tidak hati-hati, bukannya tidak mungkin akan terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi beberapa tahun lalu," kata dia.

Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 2015 merupakan proyeksi dari pemerintah dengan melihat indikator-indikator ekonomi yang akan terjadi pada tahun depan. Namun, dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi harus mengikuti dinamika ekonomi dalam negeri maupun global. “Ekonomi nasional tahun depandiperkirakan  tumbuh di bawah 6%. Kondisi ekonomi nasional bakal semakin membaik meskipun tidak tumbuh tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan membaik seiring pulihnya ekonomi dunia,” tandasnya.

Sedangkan menurut Guru besar ekonomi UGM  Prof Sri Adiningsih mengatakan sejak 2011 tren pertumbuhan ekonomi nasional menurun dari  6,5% (2011),  6,2% (2012), 5,6% (2013), dan semester I-2014 ini hanya 5,1%. Jika pemerintah mendatang menginginkan target pertumbuhan 5,8% atau naik 0,2 % dari asumsi RAPBN 2015 5,6%,  butuh perubahan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih matang, karena jika hanya melanjutkan program yang ada sekarang dipastikan akan mengikuti ritme tren penurunan dan akan terasa sulit bisa menembus di level 5,8%.

       

       

       

III Kesimpulan/ Saran

Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam kasus anggaran pendapatan negara ini bahwa peranan terpenting demi terlaksananya negara yang maju dan bersih adalah peranann dari pemerintah kita sendiri yaitu pemerintah indonesia. Pemerintah juga harus bisa menekan atau meminimalkan anggaran negara seminimal mungkin dan tidak menghambur hamburkan uang rakyat dan pemerintah harus lebih berpihak kepada rakyat indonesia agar rakyat dapat merasakan manfaat dari dana yang dikelola oleh pemerintah kita. Dan masing masing daerah juga perlu menerapkan dan meminimalkan anggaran dari daerah masing masing dan perlu di awasi oleh orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya sebagai orang yang bisa melaporkan bahwa anggaran tersebut terkelola dengan baik agar terciptanya negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

IV Reverensi / Daftar pustaka

http://liputan6.com

http://bisnis.liputan6.com/read/2113875/defisit-anggaran-pemerintah-getol-cari-utang-dari-dalam-negeri

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140929_apbn2015

http://www.neraca.co.id/article/46126/Pengamat-Sulit-untuk-Mencapai-Target/2