5) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena
persainganbebas tersebut.
v sistem perekonomian
perencanaan (etatisme/sosialis)
Sistem perekonomian
etatisme/sosialis merupakan perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat
secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran
yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian.
Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi
etatisme/sosialis adalah ajaran Karl Max, dimana ia berpendapat bahwa apabila
kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang
berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut
sistem ekonomi etatisme/sosialis sudah tidak ada lagi. Uni Soviet (sekarang
Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal dalam menjalankan prinsip
sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi, moral, maupun sosial dan
politik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan pemerintah pusat untuk
menangani seluruh masalah yang muncul, baik di tingkat pusat maupun ditingkat
daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah terjadi banyak penyelewengan yang
dilakukan oleh pemerintah.
Secara umum karakteristik dari sistem ekonomi sosialis terencana adalah :
a. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
b. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik
negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
c. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh
pemerintah.
d. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
e. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara
v Sistem Ekonomi Campuran
Sistem perekonomian campuran
merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan system sosialis. Sistem
perekonomian campuran memadukan kebaikan antara sistem ekonomi kapitalis dan
sistem perekonomian sosialis diantaranya menyarankan perlunya campur tangan
pemerintah secara aktif pada pihak swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Sistem ekonomi campuran memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:
1.Kegiatan ekonomi dilakukan oleh
pemerintah dan oleh swasta
2.Transaksi ekonomi dilakukan di
pasar dan ada campuran tangan pemerintah
3.Adanya persaingan serta masih ada
control dari pemerintah
Sistem ekonomi campuran juga
memiliki kelebihan dan kekurangan.
Keuntungannya adalah masyarakat
dapat bebas berusaha dan kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan
kepentingan pribadi.Sedangkan kekurangannya adalah beban pemerintah lebih berat
dibandingkan beban swasta , serta swasta menjadi kurang memaksimalkan
keuntungannya.
Dalam sistem ini berusaha memadukan
dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim di atas, dimana dalam
menentukan suatu dasar sistem perekonomian suatu negara, berusaha membandingkan
dan mengambil kebaikan-kebaikan dari kedua sistem tersebut. Dalam hal ini
dibedakan dari suatu proses mana yang akan dikuasai oleh negara dan oleh swasta
dalam rangka mencapai suatu kemakmuran masyarakat atau sering disebut dengan
ekonomi kolektif atau ekonomi pasaran sosial.
Dalam sistem ini pula, kekuasaan
pemerintahan negara dan kebebasan individu atau masyarakat berdampingan dalam
kadar yang berbeda-beda sesuau dengan falsafah atau dasar sistem sosial masyarakat.
Ada campuran yang lebih mendekati kapitalis karena kadar kebebasan relatif
lebih besar. Ada pula campuran yang lebih mendekati sosialis karena kadar dan
peranan pemerintah yang relatif besar dalam proses ekonomi.
Tapi dalam bentuk berbagai campuran,
ini bersumber dari ekonomi bangsa, termasuk alat produksi dimiliki oleh
individu atau kelompok swasta disamping sumber-sumber tertentu yantg dikuasai
oleh pemerintah pusat. Untuk itu dalam sistem ekonomi campuran paling tidak ada
dua sektor, yaitu sektor negara (sektor pemerintah dan sektor publik) dan
sektor swasta.
Sistem campuran melahirkan ekonomi
pasaran sosial, yang memungkinkan terjadi persaingan dipasaran bebas, tapi
bukan persaingan mati-matian, sedang campur tangan pemerintah dilancarkan untuk
menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar dipihak
swasta (kapitalkisme), mengatasi krisis-krisis, dan membantu golongan yang
secara ekonomis lemah.
Untuk itu nama lain yang identik
dengan sistem ekonomi campuran adalah negara kemakmuran, negara kesejahteraan,
demikrasi ekonomi dan masyarakat adil makmur.
TUGAS 2
1.Sebutkan perbedaan berbagai macam sistem ekonomi
diatas :
Macam-macam
perbedaan sistem ekonomi yaitu :
Sistem ekonomiliberal :
1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3) Campur tangan pemerintah dibatasi.
4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan
ekonomi didorong oleh prinsip laba.
Sistem ekonomi sosialis :
1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik
negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh
pemerintah.
4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
Sistem ekonami campuran :
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan
ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak
merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
2.Jelaskan perekonomian indonesia pada masa sebelum
orde baru, berdasarkan demokrasi ekonomi
perkembangan
sistem ekonomi sebelum orde baru
Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, banyak
sudah tokoh – tokoh neagara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian
yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi
kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya
mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian indonesia yang sesuai dengan cita –
cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri – Edi Swaono, 1985
), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi,
pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu,
Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Negara Amerika tahun 1949,
menegaskan bahwa yang di cita – citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun
demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk
ekonomi baru yang di namakan sebagai sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya
mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan
yang sesungguhnya pernah terjadi di indonesia, maka menurut UUD’45, sistem
perekonomian tercermin dalam pasal – pasal 23. 27, 33, dan 34.
Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri –ciri
positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993):
·
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan
·
cabang – cabang produks yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
·
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran negara
·
sumber – sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan
dengan permufakatan lembaga – lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan
terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga – lembaga perwakilan pula
·
warga negara memiliki kebebasan dalam memilih
pekerjaan yang dikehendaki mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
·
hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak
boleh pertentangan dengan kepentingan masyarakat
·
potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara
dikembangkan sepenuhnya dalam batas – batas yang tidak merugikan kepentingan
umum fakir miskin dan anak – anak yang terlantar di pelihara oleh negara.
Dengan demkian di dalam perekonomian indonesia tidk
mengijinkan adanya :
·
Free Fiht Uberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang
tidk terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang
lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si
miskin.
·
Etalisme, yakni keikutsertaan pemerintah yang terlalu
dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang
dan bersaing secara sehat.
·
Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada
satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen
untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian
indonesia menganutsistem ekonomi pancasila. Ekonomi Demokrasi dan mungkin
campuran namun bukan berarti sistem perekonomian Liberalis dan Etatisme tidak
pernah terjadi di indonesia. Awal tahun 1950 – an sampai dengan tahun 1957 – an
merupakan bukti sejarah adanya corak Liberalis dalam perekonomian indonesia.
Demikian juga dengan sistem Etatisme pernah juga mewarnai corak perekonomian
ditahun 1960 – an sampai dengan masa orde baru.
Keadaan ekonomi indonesia antara tahun 1950 sampai
dengan tahun 1965 – an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan
rencana eko pemerintah.
Diantara program – program tersebut adalah :
·
Program banteng tahun 1950, yng bertujuan membantu
pengusaha pribumi.
·
Program sumitro plan tahun 1951.
·
Rencana lima tahun pertama, tahun 1955 – 1960.
·
Rencana delapan tahun.
Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut
tidak menberikan hasil yang berarti bagi perekonomian indonesia. Beberapa
faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :
·
Program – program tersebut disusun oleh tokoh – tokoh
yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian
keputusan – keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah
politik dan bukannya masalah ekonomi.
·
Akibat lanjut dari keadaan diatas, dana negara yang
seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan
untuk kepentingan politik dan perang.
·
Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja
setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak
kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program – program dan
rencana ekonomi yang telah disusun masing – masing kabinet tidak dapat
dijalankan dengan tuntas, kalau idak ingin disebut tidak sempat berjalan.
·
Disamping itu program dan rencana yang diusun kurang
memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping keputusan
individu/pribadi dan partai lebih dominan dari pada kepentingan pemerintah dan
negara.
·
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan
sistem perekonomian yang tidk sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia
(Liberalis, 1950 – 1957 dan Etatisme 1958 – 1965).
Akibat yang ditimbulkan dari sistem Etatime yang
pernah terjadi di indonesia pda periode tersebut apat dilihat pada bukti –
bukti berikut :
·
Semakin rusaknya sarana – sarana produksi dan
komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
·
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk
proyek “mercu suar”.
·
Devisit anggaran negara yang semakin besar dan justru
ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat
dicegah kembali.
·
Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju
pertumbuhan penduduk 2,8% yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat
itu, yakni sebesar 2,2%.
1. Perkembangan
sistem ekonomi indonesia setelah orde baru.
Iklim kebangsaan setelah orde baru menunjukkan suatu
kondisi yang sangat mendukung untuk memulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang
sesungguhnya di inginkan rakyat indonesia setelah melalui masa – masa penuh
tantangan pada periode 1945 – 1965 semua tokoh – tokoh negara yang duduk dalam
pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem
ekonomi kita pada nilai – nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan
demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila kembali satu –
satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal orde baru diwarnai dengan masa – masa
rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor kehidupan tidak terkecuali
sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
·
Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa – sisa
faham dan sistem perekonomian yang lama (Liberal / kapitalis dan etatisme /
komunis).
·
Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat
itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan
peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Tercatat bahwa :
·
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
·
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
·
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%.
·
Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana
pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) baru dimulai pada tahun 1969.
3.
Berikan
gambar ilustrasi untuk memperjelas soal no. 2
